PKn: Otonomi Daerah

A. Pengertian

A.1 Otonomi

  • Kekuasaan mengatur diri sendiri sesuai aturan ayng berlaku

A.2 Otonomi Daerah

  • Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkaat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

A.3 Daerah Otonom

  • Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam sistem NKRI

B. Alasan Dibentuknya Otonomi Daerah

B.1 2 Sistem

  • Sistem sentralisasi: kekuasaan sepenuhnya diatur pempus
  • Sistem desentralisasi: pemda memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing

B.2 Alasan

  • Sentralisasi tiak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang heterogen, beda kebutuhan dan potensi
  • Sentralisasi kebijakan pempus tak sesuai dengan pemda
  • Birokrasi panjang, tidak efektif
  • Tidak mungkin pempus menangani semua maslaah

C. Proses Pembentukan Daerah Otonom dan Sistim Otonomi Daerah

Supaya perkembangan daerah secara optimal, pemekaran diputuskan berdasarkan pertimbangan:

  • Potensi/kualitas SDM -> tingkat pendidikan
  • Potensi SDA
    • Hasil tambang
    • Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan
    • Potensi Ekonomi lainnya
      • Pusat/kawasan industri
      • Maju/tidak -> Pusat Bisnis
      • Sistem organisasi yang baik
        • Apakah masyarakat inovatif, ekspektasi positif atau tidak, bisa bekerjasama atau tidak

Ada 3 daerah otonom berdasarkan luas wilayah:

  • Provinsi
    • Daerah Tingkat I
    • 5 Kabupaten/Kotamadya + persetujan DPRD Komisi I dan Mendagri + Gubernur sebelumnya
    • Kabupaten
      • Daerah Tingkat II
      • 5 Kecamatan + persetujan DPRD Komisi I + Gubernur
      • Kotamadya
        • Daerah Tingkat II
        • 4 Kecamatan + Persetujan DPRD I + Gubernur
        • Kalau kecamatannya ditambah, namanya boleh tetap kotamadya

1 Daerah Otonom Berdasarkan Kepadatan Penduduk

  • Desa (Kelurahan)

D. 3 Asas

D.1 Asas Desentralisasi

  • Mengatur sepenuhnya sistem pemerintahan daerah
  • Mandiri dalam hal kewenangan politk (mengatur sistem pemda) dan kewenangan administrasi

D.2 Asas Dekonsentrasi

  • Mewakili pempus di daerah
  • Diatur secara sentralisasi oleh pempus, punya kantor dep yg diselenggarakan
    • Politik luar negeri
    • Pertahanan keamanna
    • Yustisi
    • Moneter dan fiskal nasional
    • Agama
    • Ada BPK provinsi, pengadilan negara

D.3 Asas Pembantuan

  • Daerah melaksanakan
  • Contoh: dalam hal dana, sistem
  • Bersifat sementara, insidentil -> cth: pembangunan waduk,, monorel

E. DPRD dan Kepala Daerah

E.1 Persamaan:

  • Membuat Perda dan APBD (kalau surat kuasa adalah wewenang kepala daerah)
    • Kepala daerah membuat
    • DPRD meninjau dan mengesahkan
    • Mempertahankan NKRI
    • Meningkatkan kesejahteraan rakyat
    • Mengamalkan dan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945
    • Menyalurkan dan memfasilitasi aspirasi (TERUTAMA DPRD)

E.2 Perbedaan

DPRD

Kepala Daerah

Melakukan tugas pengawasan:

  • Pelaksanaan perda dan peraturan UU lainnya
  • Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati & Walikota
  • Pelaksanaan APBD
  • Kebijakan pemda
  • Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah
  • Memberi pendapat dan pertimbangan terhdp rencanan perjanjian internasional yg menyangkut kepentingan daerah
  • Menjalankan peraturan, perda, APBD
  • Menegakkan hukum
  • Memelihara keterentaman masyarakat

F. Kewenangan Otonomi Daerah

F.1 Kewenangan Politik

  • Rakyat dapat ikut pilkada
  • Memilih anggota DPRD

F.2 Kewenangan Administratif

  • Mengelola keuangan
  • Bidang pelayanan publik
    • Kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, agama, pertambangan
    • Membuat perda
    • Mengusahakan sumber dana dengan promosi taman wisata, industri, pengembangan budaya, pengelolaan SDA

 

G. Perda

G.1 Perda yang Menjadi Orientasi Penekanan Daerah:

  • Perda tentang Minuman Keras
  • Perda tentang Retribusi Pariwisata dan Olahraga
  • Perda tentang Reklame
  • Perda tentang Retribusi Parkir Kendaraan
  • Perda tentang Retribusi Hiburan dan Pertunjukkan, dll.

ü  Perda disetiap daerah berbeda-beda, tetapi untuk hal ini di setiap daerah pasti ada

G.2 Perda yang Bertentangan:

  • Perda tidak boleh bertentangan dengan UU + UUD, kalau ada akan dibatalkan/ditinjau ulang
  • Perda Cacat Hukum -> Ternyata tidak cocok/ menghambat
    • Cth: Larangan wanita keluar di atas jam 8
    • Harus selaras dengan norma agama, adat, hukum

G.3 Studi Kasus – Kebijakan Lelang Jabatan

  • Mewujudukan otonomi daerah karena, pemda melakukannya dan menjadi pelopor walaupun tidak disuruh/diwajibkan pempus. Pemda mengurus dirinya sendiri (melakukan asas desentralisasi) dan tidak diprotes Presiden dan Mendagri.

H. Kebijakan Pemerintah

H.1 Definisi

  • Ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegera sesuai dengan aspirasi masyarakat
    • Tingkat nasional: UU, Tingkat daerah: Perda

H.2 Proses Perumusan Kebijakan Publik

  1. Menemukan permasalahan di dalam masyarakat (isu publik)
  2. Membuat rancangan kebijakan
    1. Dikenalkan kepada publik (mendapat masukan -> cocok/tidak)
    2. Dapat diolah kembali menjadi kebijakana publik
    3. Kebijakan publik diimplementasikan oleh pemerintahd an publik secara bersama-sama
    4. Rakyat memberikan masukan dan evaluasi

H.3 Apa yang terjadi jika …?

Masyarakat ikut:

  • Akan muncul kebijakan publik yang
    • Melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    • Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Masyarakat tidak ikut:

  • Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh
  • Bs jd tdk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
  • Dapat tdk sejalan atau bertentangan dengan budaya masyarkat

v Jangan sampai, krn kebijakan publik pimpinan daerah jadi seperti ‘raja’

H.4 Manfaat Keikutsertaan Masyarakat

  1. Dapat membentuk perilaku/budaya demokrasi
    1. Masyarakat dapat mendukung, menuntut, memberi masukan dan mengevaluasi kebijakan yang diambil pejabat negara
    2. Dapat membentuk masyarakat hukum
      1. Kebijakan publik adalah peraturan/hukum, maka jika terbiasa berperan aktif jg akan mengikuti aturan. Kalau tdk suka, dapat mengusulkan untuk merubah kebijakan tsb, dan tetap harus ditaati.
    3. Dapat membentuk masyarakat bermoral dan berakhlak mulia
      1. Pengajuan usul yg sopan -> masyarakat bersikap baik, semangat kekeluargaan, saling hormat dan hargai
    4. Dapat membentuk masyarakat madani
      1. Kelompok masy. berbeda & dapat hidup dgn damai.
      2. Sukarela membentuk kehidupan bersama, melihat keberagaman sebagai sumber kedamaian

H.5 Alasan rakyat tidak terlibat

Internal:

  1. Telah terbiasa pada pola lama
    1. Biasa patuh dgn pempus tanpa mempertanyakan, sulit mengubah paradigma
    2. Tidak tahu ada kesempatan utk berpartisipasi
      1. Pedalaman sulit mendapat informasi (mulut ke mulut)
      2. Kurang disebarkan
    3. Tidak tahu prosedur partisipasi
      1. Perlu langkah baik seperti menyampaikan ke wakil rakyat/ datang he hearing
      2. Prosedur tidak tersosialisasi dengan baik
    4. Tidak mau tahu/apatis
      1. Ada kepentingan diri sendiri, sibuk, kurang aware

Eksternal:

  1. Tidak dibukanya kesempatan
    1. Ada pejabat yg mau memberikan, seenaknya sendiri, krn mmg selama ini jrg dibuka
    2. Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui
      1. Kurang sosialisasi, jauh dari media massa
    3. Ada pola sentralistik
      1. Tdk sesuai dengan otonomi daerah, masyarakat sudah terbiasa
    4. Anggapan keterlibatan masy. justru memperlambat proses perumusan
      1. Kebijakan menuntut agar cepat dibahas, mendesak
      2. Makan waktu lama, pem. Hrs dengerin masy, mengelola pendapat, dan merubah.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s